Mamuju (ANTARA News) - Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Harry Warganegara, membantah telah menggunakan dana APBD Provinsi Sulbar sebagai dana operasional.
Harry Warganegara,
"BUMD Provinsi Sulbar itu tidak tergantung pada APBD, dan BUMD Sulbar selama terbentuk tidak pernah menggunakan dana APBD sebagai dana operasional,"katanya di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, BUMD Sulbar bertekad membangun Sulbar tanpa anggaran daerah tetapi melalui investasi, yakni dengan mendorong investasi masuk ke daerah ini.
"Sejak terbentuk menjadi badan usaha pencari uang bagi peningkatan pendapatan daerah Sulbar, BUMD tidak pernah tergantung pada APBD karena BUMD Sulbar ingin mandiri berusaha meningkatkan pendapatan daerah,"katanya.
Menurut dia, BUMD Sulbar mengandalkan pendapatannya dari depo Pertamina yang dibangun swasta bekerjasama dengan BUMD Sulbar di pelabuhan Belang Belang Mamuju serta penampung aspal di pelabuhan itu yang juga aset BUMD Sulbar.
Kemudian kata dia, juga mengandalkan aset lainnya di antaranya adalah PT Sulbar Integrated Sourbes (SIS) yang merupakan perusahaan jasa penyedia logistik untuk kebutuhan pengolahan tambang minyak dan gas di Sulbar.
"Kalau aset itu diberdayakan secara ekonomi maka akan menghasilkan dan dapat menambah pendapatan daerah Sulbar, aset itulah nantinya yang akan menambah pendapatan daerah,"katanya.
Sehingga ia membantah BUMD Sulbar tergantung dari APBD dalam pengoperasiannya tanpa menghasilkan apa apa bagi daerah.
Pernyataan Direktur BUMD Sulbar itu berbeda dengan ungkaopan Direktur Program Yayasan Mitra Bangsa Provinsi Sulbat, Rosmiati.
Ia mengatakan, BUMD Sulbar telah mendapatkan dana penyertaan modal dari APBD Sulbar tahun 2011 sekitarRp1,8 miliar, namun usaha yang dikembangkannya belum terlihat dan mengkontribusi pendapatan daerah.
"Mestinya setelah diberikan bantuan anggaran penyertaan modal usaha dalam setahun terakhir, senilai Rp1,8 miliar, sudah tampak kontribusi BUMD bagi pendapatan APBD Sulbar, namun kenyataannya tidak terlihat," ujarnya.
Oleh karena itu ia juga mempertanyakan kinerja BUMD Sulbar jangan sampai saat ini hanya diberikan bantuan penyertaan modal usaha dari APBD, namun tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah ini.
(T.KR-MFH/S016)
COPYRIGHT © 2011
