Mamuju (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap bersedia memberikan kontribusi untuk menambah pendapatan asli daerah tahun anggaran 2011.
"Saya telah menargetkan akan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp10 miliar pada 2011. Namun, target kontribusi kami bisa saja tidak terpenuhi karena masih minim perusahaan yang menjadi mitra," kata Direktur Utama BUMD Sulbar Harry Warganegara di Mamuju, Selasa.
Harry Warganegara
Menurut dia, BUMD dalam menjalankan usahanya berawal dari titik nol tanpa ada dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Beruntung BUMD saat ini berhasil memiliki aset senilai Rp128 miliar meski baru bekerja kurang lebih setahun.
"Jika teman-teman anggota Komisi II DPRD menganggap kami tidak transparan dalam mengelola perusahaan, itu keliru, karena kami akan menyampaikan apa yang telah dikerjakan kepada pemilik perusahaan yakni DPRD dan pemerintah provinsi," katanya.
Ia mengatakan, apabila hingga akhir tahun BUMD belum mendapat keuntungan yang banyak, kemudian anggota DPRD menagih BUMD untuk memberikan kontribusi PAD sesuai dengan target, boleh saja.
"Tetapi apakah pemilik perusahaan ini menghendaki agar BUMD segera menjual aset untuk memenuhi target PAD yang ditetapkan senilai Rp10 miliar," ujarnya.
Ia mengatakan, aset BUMD yang didapatkan selama ini terus meningkat berkat membaiknya investasi yang masuk ke Sulbar seperti kehadiran PT Tately yang melakukan ekplorasi minyak dan gas (migas) di blok Budong-Budong.
"Perusahaan Tately sudah melakukan pengeboran migas pada dua tempat yakni LG-1 di daerah Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, dan saat ini di sumur KD-1 di Tommo Mamuju. Aktivitas perusahaan asing ini merupakan peluang mitra BUMD melalui PT Sulbar Integrated Sourbes (SIS), perusahaan jasa penyedia logistik untuk kebutuhan pengolahan tambang migas," katanya.
Harry yang juga Ketua Kadinda Sulbar ini mengatakan, aset lainnya yang dimiliki BUMD adalah pembangunan depo Pertamina di Pelabuhan Belang-Belang Mamuju.
Menurut dia, delapan perusahaan migas yang melakukan eksplorasi di perairan Sulbar tidak dapat diajak bermitra dengan BUMD karena perusahaan asing menganggap daerah ini belum siap sehingga mereka mengandalkan jasa dari Kaltim.
"Alasan perusahaan asing ini tidak masuk akal karena BUMD bisa memenuhi permintaan mereka sepanjang ada kontrak kerja sama," katanya. (T.KR-ACO/E005)
COPYRIGHT © 2011
